Implementasi diplomasi multi-jalur oleh Pemerintah Australia dan UN Women dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan di negara-negara pasifik

Abstract

Isu kemanusiaan yang sering menjadi masalah di negara berkembang, kerap bersinggungan dengan isu gender. Memiliki predikat sebagai kawasan dengan prevalensi data kekerasan tertinggi, negara-negara di Pasifik memiliki berbagai faktor penyebab yang memaklumi praktik dominansi dan diskriminasi gender dalam masyarakatnya. Merespons fenomena ini, pemerintah di negara-negara Pasifik kerap mendapatkan bantuan dari aktor hubungan internasional yang lain, salah satunya adalah UN Women. Dengan dukungan dari Pemerintah Australia, badan PBB tersebut membantu berbagai pihak dari beragam kalangan di Pasifik untuk mewujudkan upaya mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidaksetaraan gender paling menonjol di kawasan Pasifik. Keterlibatan berbagai pihak dari beragam kalangan menunjukkan adanya keterkaitan antara aktor dalam Diplomasi Multi-Jalur dengan program yang diinisiasi oleh UN Women. Menggunakan teori Diplomasi Multi-Jalur dan konsep Kekerasan Berbasis Gender, penelitian ini mengidentifikasi keterlibatan kesembilan aktor Diplomasi Muti-Jalur dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan di Pasifik. Respons tersebut menjadi salah satu upaya perwujudan perdamaian dunia, yang juga menjadi tujuan akhir Diplomasi Multi-Jalur itu sendiri. Hasil dari respons tersebut berwujud partisipasi serta kontribusi mereka dalam program “From Policy to Action: Ending Violence against Women and Girls in the Pacific”, yang teridentifikasi dalam 11 program turunan hasil inisiasi berbagai kalangan.