Analisis jabatan pada jabatan fungsional Dinas Koperasi dan usaha kecil Provinsi Jawa Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jabatan pada jabatan fungsional di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang ingin mengedepankan koperasi dan usaha kecil di wilayah Jawa Barat agar masyarakat Jawa Barat dapat menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga dalam melakukan perkembangan koperasi dan usaha kecil, maka harus didukung oleh pemerintah, salah satunya yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, yang menghimpun dan melakukan pengembangan di bidang koperasi dan usaha kecil, oleh karena itu diharapkan bahwa dinas memiliki kompetensi untuk dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memiliki kekurangan pegawai sehingga hanya memanfaatkan pegawai yang ada, namun latar belakang pegawai yang ada kurang mendukung untuk duduk di suatu jabatan sehingga perlu dilakukannya analisis jabatan terutama di jabatan fungsional umum, dan pertimbangan yang dimiliki untuk menempatkan seseorang di suatu jabatan. Analisis Jabatan yang dilakukan menggunakan Perka BKN mengenai pedoman analisis jabatan yang didukung teori dari Werder Davis untuk mencari informasi dari jabatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada tahapan kualitatif diambil tujuh sampel yang merupakan pegawai dinas, berdasarkan latar belakang dari pegawai dan jabatan yang ditempati. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen kepada pegawai yang dijadikan sebagai sample penelitian. Melihat kesesuaian TUPOKSI yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi yang merupakan turunan dari PERGUB No 45 tahun 2106 sebagai uraian jabatan, dan persyaratan jabatan yang terdapat pada PERMENPAN NO 18 tahun 2017, dengan realita yang terdapat di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa tidak seluruh TUPOKSI dapat dilaksanakan oleh pemegang jabatan sebagian TUPOKSI tidak dilaksanakan secara mandiri oleh pemegang jabatan namun hanya berperan untuk membantu pekerjaan tersebut. Dari keseluruhan responden, semuanya tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung jabatan tersebut, karena pelatihan yang dilaksanakan belum mencangkup bidang yang dibutuhkan .