Evaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban umum

Abstract

penelitian ini membahas evaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum yang berdampak pada ketertiban usaha Pedagang Kaki Lima pada ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi, dalam menilai Kinerja kebijakan, peneliti menggunakan kriteria Evaluasi dari William Dunn. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum merupakan peraturan yang di buat oleh pemerintah kota Cimahi guna mengatur ketertiban, salah satu yang diatur dalam perda ini adalah ketertiban usaha yang berkaitan dengan masalah yang di angkat oleh peneliti yaitu ketertiban dan keteraturan Pedagang Kaki Lima pada ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi. Teori kriteria Evaluasi dari William Dunn yaitu: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, Responsiveness, dan appropriateness akan digunakan sebagai alat analisa evaluasi dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang selanjutnya di analisis menggunakan sistem coding. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam aktor penting yang berkaitan dengan masalah peneliti. Yaitu Pedagang Kaki Lima, sebagai objek yang di atur oleh perda, Satuan polisi Pamong praja sebagi penegak Perda dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian, di anggap sebagai penanggung jawab Perda tentang ketertiban usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum masih belum berjalan dengan optimal dalam menciptakan Ketertiban dan keteraturan terhadap Pedagang Kaki Lima. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam Perda Ketertiban Umum, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal