Pembangunan Bandung sebagai human right city

Abstract

Salah satu titik tekan dari Sustainable Development Goals yang dipromosikan oleh PBB di tahun 2015 adalah pembangunan human right cities (kota-kota ramah Hak Asasi Manusia). Kesepakatan internasional ini juga digaungkan lagi di ASEAN dan G20. Di ASEAN, visi 2025 menegaskan keinginan untuk membangun komunitas yang inklusif, termasuk kota-kota besar ASEAN yang ramah HAM. Pemimpin-pemimpin G20 menekankan paradigma pertumbuhan ekonomi yang kuat, kokoh, seimbang dan sekaligus pula inklusif. Penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang perlu dikembangkan oleh pemerintah kota Bandung dalam upaya mewujudkan komitmennya menjadi kota ramah HAM. Fokus penelitian kualitatif ini adalah bagaimana pemerintah kota Bandung menyiapkan infrastruktur fisik dan sosial yang memadai bagi kelompok masyarakat yang difabel dan kelompok warga kota yang rentan lainnya (seperti anak-anak, perempuan dan lansia). Aksesibilitas ruang fisik dan sosial bagi kaum difabel dipandang menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana Bandung siap menjadi kota ramah HAM. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi lapangan, in-depth interview dan FGD dengan target group utama serta kajian dokumen kebijakan yang relevan dengan visi kota inklusif/Kota HAM.