Tax review atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk meminimalisir sanksi perpajakan : studi kasus pada PT. X

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan self assessment system dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menuntut Wajib Pajak untuk selalu mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada kenyataanya, tidak semua Wajib Pajak mengetahui dan mengerti peraturan pajak yang berlaku sehingga cenderung terjadi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui tax review, pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat ditelaah untuk meminimalisir sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Penelitian dilakukan pada PT X yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, elektronika, informasi, dan broadcasting. Penulis melakukan tax review atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari PT X. Langkah yang dilakukan penulis adalah memeriksa kelengkapan dokumen perusahaan, mempelajari dokumen tersebut, kemudian melakukan review terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak perusahaan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penulis melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan untuk memperoleh data. Data yang dikumpulkan penulis adalah data sekunder berupa struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan dokumen pajak perusahaan. Disamping itu, diperoleh data primer melalui wawancara berupa kewajiban perpajakan perusahaan dan observasi berupa jenis usaha dan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan tax review atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk meminimalisir sanksi perpajakan, penulis menarik tiga kesimpulan. Pertama, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan dengan baik dikarenakan perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan serta terlambat menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang. Kedua, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dikarenakan perusahaan tidak membuat Faktur Pajak Keluaran serta melaporkan Faktur Pajak Keluaran tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. Ketiga, apabila perusahaan melakukan penyetoran Pajak Penghasilan yang belum disetor paling lambat tanggal 12 Maret 2018 dan melakukan pembetulan SPT Masa, maka perusahaan akan terkena sanksi perpajakan sebesar Rp 41.161.408 untuk Pajak Penghasilan dan sebesar Rp 110.089.412 untuk Pajak Pertambahan Nilai. Apabila perusahaan tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dan tidak melakukan pembetulan SPT Masa kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka perusahaan akan terkena sanksi perpajakan maksimal sebesar Rp 134.984.793 untuk Pajak Penghasilan dan 133.022.636 untuk Pajak Pertambahan Nilai.