Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung melalui variabel karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Pencatatan Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan terkait jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di kota Bandung yang saat ini jumlahnya masih di bawah standar nasional terkait kepemilikan akta kelahiran. Teori Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier akan di gunakan sebagai alat analisa implementasi di dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada tahapan kualitatif di ambil sebanyak 6 informan yang merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung serta 25 informan yang merupakan masyarakat yang melakukan pencatatan kepemilikan akta kelahiran baik secara online maupun offline. Di dalam penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, di pilihnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung sebagai studi kasus untuk dijadikan sebagai bahan penilaian dikarenakan termasuk ke dalam 5 kota yang menempati jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dan kota dengan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan yang kurang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan terkait Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Namun, di dalam implementasi kepemilikan akta kelahiran secara online masih belum mencapai hasil yang optimal sehingga dampak yang di timbulkan adalah kurang tercapainya tujuan program secara optimal.