Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Pemerintah Inggris terkait praktik Female Genital Mutilation/Cutting yang dilakukan oleh kelompok imigran di Inggris

Abstract

Female Genital Mutilation/Cutting merupakan praktik berbahaya yang diwariskan secara turun temurun di kalangan kelompok imigran yang tinggal di Inggris. Berkat aktivitas migrasi yang terjadi di Inggris, praktik tersebut sampai ke Inggris dan menyebar di antara kelompok imigran di sana. Sebagai tanggapan terhadap penyebaran praktik tersebut, pemerintah Inggris membuat rangkaian kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran praktik tersebut lebih lanjut di Inggris. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak dapat dibuat begitu saja karena di balik proses pembuatan kebijakan membutuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu, muncullah rumusan penelitian “Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah Inggris terkait praktik Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) yang dilakukan oleh kelompok imigran di Inggris?” Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dan sebuah konsep operasional untuk menjelaskan fenomena tersebut, yaitu konsep policy making. Konsep policy making berperan sebagai alat untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah Inggris terkait praktik FGM/C. Konsep ini didukung dengan teori feminisme radikal dan liberalisme sosiologis yang masing-masing berperan sebagai unsur penjelas dari latar belakang yang mendorong faktor-faktor tersebut dijadikan sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan, yaitu a) sudut pandang yang menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan sehingga penyebarannya harus dihentikan, dan b) koneksi dan jalinan kerja sama antara kelompok masyarakat di Inggris. Pada akhirnya, penulis menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah Inggris terkait praktik FGM/C berasal dari komitmen pemerintah Inggris terhadap perjanjian dan konferensi internasional yang disepakati, dan dorongan serta tuntutan yang berasal dari kelompok masyarakat melalui jalinan kerja sama dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Inggris.