Tinjauan atas kewajiban perpajakan pada jasa penyelenggara kegiatan : studi kasus pada Wedding Organizer ABC

Abstract

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dengan tujuan dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, sehingga Pemerintah selalu berusaha untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara agar dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Namun kontribusi rakyat juga diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai dan terciptanya kesejahteraan. Salah satunya adalah melakukan kewajiban perpajakan secara jujur, tertib, dan tepat waktu. Dalam hal ini, Wedding Organizer ABC belum pernah melakukan kewajiban perpajakannya sejak perusahaannya didirikan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan.

Penulis melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan atas perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggara kegiatan khususnya kegiatan pernikahan. Kewajiban perpajakan tersebut adalah kewajiban administratif, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Tahunan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Semua kewajiban tersebut dihitung oleh penulis sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Penulis juga menghitung sanksi dan atau denda pajak yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak jika kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memaparkan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari unit penelitian dan data sekunder. Objek penelitian yang diteliti adalah kewajiban perpajakan terkait dengan perhitungan pajak terutang dari kegiatan usaha yang dilakukan serta sanksi pajak dan atau denda yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Wedding Organizer ABC memiliki kewajiban perpajakan administratif, yaitu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, Wajib Pajak memiliki kewajiban pajak terutang atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dengan dua tipe peraturan yang berbeda karena adanya perbedaan perlakuan bagi karyawan tetap dan tenaga kerja lepas. Kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 25 tentang angsuran pajak yang dihitung dengan menggunakan PMK Nomor 255/PMK.03/2008 sebagai Wajib Pajak Baru, dan Pajak Penghasilan Tahunan atas penghasilan badan yang diterima dan dihitung dengan menggunakan Undang-Undang PPh Pasal 31E. Sementara untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, bukan kewajiban bagi Wajib Pajak karena pemotong tidak memiliki kewajiban untuk memotong. Begitu pula dengan Pajak Pertambahan Nilai juga bukan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak belum PKP. Perhitungan sanksi dihitung jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil perhitungan pajak terhutang dan sanksi pajak yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, penulis menyarankan agar Wajib Pajak segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan pembayaran dan melaporkan kewajiban yang belum dilaksanakan sehingga dapat mengurangi sanksi dan atau denda yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak.