Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana

Kurniasari, Anne Safrina; Susilowati, W. M. Herry; Ulfah, Maria

dc.contributor.author	Kurniasari, Anne Safrina
dc.contributor.author	Susilowati, W. M. Herry
dc.contributor.author	Ulfah, Maria
dc.date.accessioned	2018-05-02T07:53:40Z
dc.date.available	2018-05-02T07:53:40Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.issn	0852-100X
dc.identifier.other	artsc257
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/5701
dc.description	JURNAL MIMBAR HUKUM; Vol.29 No.1, Februari 2017	en_US
dc.description.abstract	Tulisan ini membahas kewenangan diskresioner penyidik Kepolisian untuk menghentikan penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta penggunaannya dalam praktik. Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif (dogmatis) dan socio-legal di bidang hukum acara pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewenangan diskresioner yang sangat luas untuk menentukan kapan dan bagaimana penyidikan dihentikan, sekalipun penggunaan kewenangan ini diatur melalui peraturan-peraturan internal yang pelaksanaannya berada di luar pengawasan masyarakat umum. Dalam praktiknya kewenangan ini seringkali digunakan untuk mencapai ragam tujuan sosial, politik, atau ekonomi jangka pendek.	en_US
dc.description.uri	https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/issue/view/2843
dc.language.iso	Indonesia	en_US
dc.publisher	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	en_US
dc.relation.ispartofseries	JURNAL MIMBAR HUKUM;Vol.29 No.1, Februari 2017
dc.subject	HUKUM ADMINISTRASI	en_US
dc.subject	HUKUM ACARA PIDANA	en_US
dc.subject	DISKRESI	en_US
dc.subject	PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN	en_US
dc.title	Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana	en_US
dc.type	Journal Articles	en_US