Abstract:
Abad ke-21 ditandai oleh sebuah pengungkapan yang cukup mengguncang oleh Edward Snowden. Sebuah badan pertahanan Amerika Serikat (AS) yaitu NSA telah mengumpulkan informasi dan data pengguna jaringan telekomunikasi dalam jumlah besar secara rahasia. Penyadapan oleh NSA menimbulkan kontroversi antara perangkat pemerintah dan masyarakat AS serta beberapa negara negara lain juga memberikan komentar terhadap insiden tersebut. Banyak masyarakat yang merasa bahwa pemerintah AS melanggar civil liberties yang menjadi hak setiap warga negara AS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dilema implementasi civil liberties di AS pasca pembongkaran oleh Edward Snowden.
Penelitian ini menggunakan berbagai konsep dalam menjelaskan dilema implementasi civil liberties. Konsep utama dalam menjelaskan penelitian ini adalah cyberspace & cyberpolitics, keamanan nasional dan konsep konstitusi. Ketiga konsep utama tersebut juga didampingi dengan konsep – konsep lain untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Untuk mendapatkan data lengkap, penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, disertai dengan studi dokumen akan berbagai artikel jurnal, buku, dan berita.
Berdasarkan hasil penelitian, AS memutuskan untuk lebih memprioritaskan keamanan nasional dibandingkan dengan privasi individu yang dilindungi oleh Fourth Amendment. Isu terorisme mendorong pemerintah AS untuk mengambil langkah pengamanan ekstra di jaringan telekomunikasi namun, banyak pelanggaran terhadap Konstitusi AS yang terungkap pasca pengungkapan oleh Snowden. Negara memang mempunyai prioritas untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negaranya, namun pendekatan yang dilakukan oleh AS tidak transparan dan melanggar pondasi AS sendiri yaitu The Constitution of United States. AS menghadapi dua dilema, pertama adalah dilemma konstitusi dan keamanan nasional. Kedua, dilemma status ganda Snowden di mata masyarakat dan pemerintah.
