Abstract:
Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia melalui kebijakan serta kerjasama dengan aktor-aktor lokal dan internasional. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjawab perumusan masalah yaitu "Bagaimana upaya UNODC dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia?". Teori yang digunakan yaitu liberalisme institusional. Liberalisme institusional menyatakan bahwa dalam institusi internasional turut terlibat dan isu dalam hubungan internasional mencakup isu kemanusiaan yaitu perdagangan manusia. Konsep organisasi internasional oleh Clive Archer dan Margaret Karns & Karen Mingst digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan menjalankan peran dan fungsinya tersebut, UNODC menerbitkan Global Report on Trafficking in Persons tahun 2012 dan 2014. UNODC menyelenggarakan diskusi khusus terkait peringatan World Day Against Trafficking. UNODC menempatkan standar kerja Indonesia melalui Country Programme Indonesia 2012-2015. UNODC membantu Indonesia meratifikasi Konvensi Palermo yang melahirkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009. UNODC memberi simulasi pelatihan ke JCLEC melalui proyek KERIS. UNODC menjalin kerjasama dengan organisasi lokal yaitu KOPBUMI dan organisasi internasional yaitu ASEAN, IOM, dan ILO. Implementasi UNODC di Indonesia memenuhi teori dan konsep organisasi internasional. Akan tetapi, implementasi tersebut berjalan kurang efektif melihat dari upaya yang belum banyak dilakukan dalam mengatasi perdagangan manusia.
