Abstract:
Perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas yang dianggap sebagai wujud dari perbudakan moderen. Asia Selatan menduduki peringkat tertinggi sebagai kawasan dengan praktek perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak untuk prostitusi. Fenomena perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi menarik perhatian South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) sebagai organisasi internasional kawasan yang menjadikannya aktor yang penting dalam pengambilan keputusannya. Dibentuknya SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution pada tahun 2002 diharapkan dapat mengikat seluruh negara anggota SAARC untuk mematuhi dan menerapkannya di negara masing-masing. India dan Pakistan adalah dua negara besar di kawasan yang telah meratifikasi Konvensi yang dimaksud pada tahun 2004. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis hendak mencoba untuk menjawab “Apakah SAARC telah menjalankan fungsi-fungsi organisasi internasional dengan studi kasus penegakkan SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution di India dan Pakistan?”.
Dalam penelitian ini digunakan teori fungsi organisasi internasional oleh Karns dan Mingst. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah: fungsi information, fungsi forum, fungsi normative, fungsi rule creation, fungsi rule supervision, dan fungsi operation. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa keenam fungsi organisasi internasional SAARC berjalan di kedua negara sumber dari perdagangan manusia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi organisasi internasional SAARC dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi tercapai di India dan Pakistan. Penelitian ini juga melihat berbagai upaya dari pemerintah negara dan LSM dan mengungkapkan bahwa jalannya fungsi organisasi internasional hanya berjalan pada permukaan namun tidak secara mendalam di India dan Pakistan karena faktor internal negara.
