Pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan perpajakan : studi kasus pada CV. X

Abstract

Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia menjadi salah satu sumber penerimaan pajak yang cukup besar bagi negara. Jika seluruh perusahaan tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka penerimaan pajak dari perusahaan akan sangat membantu penerimaan pajak secara keseluruhan. Di sisi lainnya membayar pajak akan mengurangi penghasilan yang akan diterima oleh perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan selalu berusaha mencari langkah yang strategis untuk membayar pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Di sisi lainnya, DJP akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Jika diketahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, tax review atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan memiliki peran yang penting. Review akan membantu perusahaan dalam mengetahui kesalahan dan sanksi-sanksi yang mungkin dikenakan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh DJP, sehingga perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terkait hal tersebut. Tax review akan menguji kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tax review biasanya dilakukan terhadap pajak yang menganut sistem pemungutan secara self assessment dan withholding karena risiko akan terjadinya kesalahan penghitungan pajak terutang terdapat pada sistem self assessment dan sistem withholding (seperti PPh dan PPN). Hal utama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan itu sendiri, seperti UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), UU PPh, UU PPN, beserta peraturan lain sebagai pelengkapnya seperti PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan PP (Peraturan Pemerintah). Peraturan perpajakan tersebut kemudian harus diterapkan dalam melakukan tax review dalam perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive studies, di mana data dan fakta akan dikumpulkan dari perusahaan yang menjadi objek penelitian, setelah itu data dan fakta akan dianalisis berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang didukung juga dengan teori-teori dan Undang-Undang perpajakan. Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah tax review untuk menilai pemenuhan kewajiban perpajakan PPh dan PPN. Sedangkan unit penelitian yang digunakan adalah CV X yang berlokasi di Bandung. CV X adalah suatu Perusahaan Perseroan Komanditer yang bergerak dalam perdagangan kendaraan bermotor roda empat baik baru maupun bekas terutama kendaraan CBU (Built Up). Berdasarkan hasil review, CV X telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan administratif dengan baik dan melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak terutang. Namun, berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, masih ditemui beberapa kekurangan, yaitu terdapat kelebihan pembayaran untuk pemotongan PPh pasal 21 Pegawai Tetap dan kurang bayar atas pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai, tetapi jumlah lebih bayar masih lebih besar dibandingkan jumlah kurang bayar PPh Pasal 21. Selain itu, terdapat kurang bayar atas PPh Pasal 29 dikarenakan terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dan kurang bayar PPN dikarenakan kesalahan penerapan peraturan terkait penerbitan Faktur Pajak atas cicilan selama tiga bulan pembelian mobil baru yang merupakan program promosi CV X. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman CV X terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, peneliti memberi saran agar CV X dapat lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perkembangannya, meminta kompensasi atau restitusi atas pajak lebih bayar, menjalankan rencana untuk mengikuti tax amnesty agar jumlah pokok kekurangan pembayaran dan sanksi administrasi dapat dihapuskan, melengkapi dokumen-dokumen agar biaya yang terjadi dapat dikurangkan dalam koreksi fiskal, dan melakukan tax review untuk memastikan kebenaran dari pemenuhan kewajiban perpajakan.