Persepsi remaja terhadap pernikahan dini di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji persepsi remaja di Kota Bandung terhadap pernikahan dini. Pernikahan Dini yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa 19 tahun kebawah digolongkan sebagai pernikahan dini. Peneliti menggunakan teori menurut Bimo Walgito yang menyebutkan bahwa persepsi dapat diukur dari beberapa aspek, yakni: aspek kognitif (pengetahuan), aspek afektif (emosi), dan aspek konatif (perilaku). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menggambarkan persepsi remaja terhadap pernikahan dini di Kota Bandung yang dilaksanakan selama enam bulan dari bulan januari sampai dengan bulan juni pada tahun 2024. Data primer diperoleh langsung dari remaja berusia 15-19 tahun yang berada di Kota Bandung melalui kuesioner Google Form yang disebarkan menggunakan teknik snowball sampling, sementara data sekunder diperoleh dari sumber dokumen BPS dan BKKBN. Teknik pengumpulan data mencakup survei dan studi dokumentasi. Dengan sampel sebanyak 400 responden, penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik kuantitatif deskriptif dengan acuan data sebanyak 400 responden yang diubah menjadi data statistik dan interpretasikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja di Kota Bandung memiliki pengetahuan dan pemahaman (kognitif) yang cukup, penerimaan (afektif) yang baik, serta keinginan (konatif) yang kuat untuk menikah dini. Secara teoritis, jika aspek kognitif tentang pernikahan dini pada remaja tinggi maka aspek afektif dan konatif akan cenderung rendah atau menolak pernikahan dini. Tetapi yang ditemukan pada penelitian ini sebaliknya, yaitu remaja di Kota Bandung memiliki kognitif cukup baik, diikuti dengan aspek afektif dan konatif yang cenderung cukup kuat. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini misalnya dorongan untuk menikah orang tuanya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan program edukasi dan intervensi untuk memperkuat tindakan yang lebih bijaksana mengenai pernikahan dini di kalangan remaja serta perlunya penelitian lebih lanjut.