Abstract:
Kota Bandung memiliki 236 aplikasi, terdiri dari 148 aplikasi layanan publik dan 88 aplikasi administrasi pemerintahan. Sebagian dari aplikasi layanan publik tersebut sudah diintegrasikan 50 aplikasi. Sedangkan aplikasi administrasi pemerintahan yang sudah diintegrasikan sebanyak 36 aplikasi. Banyaknya aplikasi yang muncul, didasari dengan semangat para OPD untuk berinovasi. Namun, inovasi yang dilakukan seringkali berbentuk aplikasi. Melihat hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mendorong untuk setiap organisasi perangkat daerah mengintegrasikan aplikasi layanan publik agar dapat semakin mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika proses integrasi yang dialami oleh anggota Tim Integrasi Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung serta pandangannya terhadap urgensi integrasi aplikasi layanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dimana peneliti sebanyak mungkin bersandar penuh pada pengalaman partisipan yang diperoleh dengan melakukan wawancara. Dalam menganalisis data, peneliti melakukan langkah-langkah dari Moustakas (1994) yakni proses pengurungan (epoche), significant statement, formulated meaning, mengelompokkan makna ke dalam tema, menulis deskripsi tekstural dan struktural.
Penelitian ini menghasilkan deskripsi pengalaman partisipan dalam mengintegrasikan aplikasi layanan publik Kota Bandung. Setelah analisis data dilakukan, dalam proses pengintegrasian aplikasi layanan publik Kota Bandung ternyata ada beberapa manfaat dan faktor penghambat yang dialami oleh Tim Integrasi Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Integrasi dilakukan sebagai upaya untuk pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih efisien, mempermudah masyarakat mengakses aplikasi layanan publik Kota Bandung, dan pemanfaatan aplikasi dalam jangka panjang, karena apabila integrasi sudah dilakukan, maka pengembangan sistem aplikasi yang baru akan sulit dilakukan. Namun, kompetensi ASN, ketersediaan data, kurangnya pegawai dengan kompetensi IT, koordinasi, dan keselarasan pemahaman terhadap kebijakan yang mengatur, masih menjadi penghambat terjadinya proses integrasi.
