Investigasi kecurangan pengadaan barang dan jasa publik : studi kasus pengadaan perangkat IT penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) jarak jauh untuk SMP di Kabupaten Bandung Barat

Abstract

Pengadaan barang/jasa publik di Indonesia sangat rentan terhadap praktik kecurangan atau fraud. Salah satu pengadaan yang memiliki potensi tinggi terjadinya kecurangan adalah paket pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) jarak jauh untuk jenjang SMP di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan potensi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa publik dengan metode investigasi kecurangan. Landasan teori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Investigasi Paket pengadaan barang/jasa dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam menggunakan alur investigasi paket pengadaan barang/jasa, dimensi yang digunakan yaitu: (1) Identifikasi Paket Pengadaan, (2) Identifikasi Perencanaan, (3) Identifikasi Pengadaan Sejenis, (4) Identifikasi Rekam Jejak Perusahaan, (5) Identifikasi Hasil Pekerjaan, (6) Analisis. Penelitian ini berfokus pada kecurangan paket pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk SMP di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi seperti Opentender.net, LPSE, siki.pu.go.id, ahu.go.id, sikap.lkpp.go.id dan sirup.lkpp.go.id. Penelitian ini menemukan potensi kecurangan dalam paket pengadaan barang/jasa publik dapat dibuktikan dengan Metode Investigasi Kecurangan. Skor PFA (Potential Fraud Analysis) dalam Opentender dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan investigasi kecurangan pada suatu paket pengadaan barang/jasa publik. Dari investigasi ini didapatkan indikasi kuat terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan perangkat IT penunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk SMP di Kabupaten Bandung Barat. Indikasi tersebut diantaranya adalah praktik monopoli dan kartel, dan kerjasama atau persekongkolan antara penyedia dan instansi pemerintah.