Analisis implementasi rebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir : studi kasus Kota Yogyakarta

Abstract

Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Retribusi Daerah yang dimana berpotensi tinggi untuk menaikkan dalam kas daerah Kota Yogyakarta. Maka dari itu diadakan penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir dalam hal perpakiran di Kota Yogyakarta dan kemudian di Kota Yogyakarta realisasi dalam Retribusi Parkir ini mencapai pada target realisasi penerimaan retribusi parkir. Dalam penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir di Kota Yogyakarta, masih terjadi adanya permasalahan seperti adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal perpakiran seperti juru parkir tidak bertanggung jawab dan adanya pelanggaran tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana proses dari implementasi kebijakan penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam (6) variabel yaitu (1) standar atau ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya – sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan, (4) karakeristik atau ciri dari badan pelaksana, (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi, (6) sikap para pelaksana. Teori ini menilai keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi dalam menilai kinerja kebijakan yang berdasarkan variabel tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir di Kota Yogyakarta berhasil dan berjalan dengan baik. Kinerja implementasi kebijakan ini dikatakan baik disimpulkan berdasarkan sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini, mempunyai standar atau tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas perhubungan juga berlangsung dengan baik, karakteristik yang dimiliki badan pelaksana juga sudah baik, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan, dan terakhir sikap para pelaksana dalam kebijakan ini juga baik untuk menerapkan kebijakan.