Akuntabilitas politik-administrasi kepala daerah : studi akuntabilitas branding politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok periode 2021-2026

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui akuntabilitas politikadministrasi kepala daerah yang terwujud dalam Akuntabilitas Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026. Proses administrasi publik yang ideal di tingkat daerah diwujudkan dengan keselarasan antara aspek politik dan aspek administrasi. Meskipun demikian, terdapat indikasi masalah berupa ketidakselarasan antara salah satu bentuk branding politik Walikota Depok dengan realita pembangunan yang menimbulkan polemik diantara politisi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis analisis konten. Analisis data dilakukan pada 11 data terkait branding politik Walikota Depok dan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 - 2026. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten tematik dengan bantuan perangkat lunak Atlas.ti yang yang akan memberikan hasil akhir visualisasi jaringan untuk mengetahui isu apa saja yang selaras dan tidak selaras antara branding politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik-administrasi Branding Politik Walikota Depok dan RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026 dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dipahami dari temuan bahwa berbagai isu pembangunan pada RPJMD melampaui isu – isu pembangunan yang ada dalam branding politik. Janji politik Walikota Depok melalui branding politik yang diberikan tertuang sepenuhnya pada RPJMD Pemerintah Kota Depok. Saran yang dirumuskan peneliti dari penelitian ini yaitu masyarakat perlu lebih bijak dalam memberikan kritik maupun saran terhadap kinerja pemerintah daerah. Saran berikutnya yaitu kepala daerah terutama Walikota Depok perlu menjelaskan bahwa branding politik yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dalam administratif. Saran terakhir untuk penelitian selanjutnya diperlukan upaya untuk melihat akuntabilitas RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026 dan implementasi dari janji politik yang terangkum dalam RPJMD Pemerintah Kota Depok Periode 2021 – 2026.