Analisis perbedaan kebijakan cuti haid di Indonesia dan India

Abstract

Keberadaan Organisasi Internasional dalam menangani isu global sangat penting. Namun, masih terdapat isu yang belum tersentuh oleh organisasi internasional. Cuti haid merupakan salah satu isu yang belum memiliki aturan internasional namun sudah terdapat negara- negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaan kebijakan cuti haid di India dan Indonesia, sehingga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah “bagaimana perbedaan kebijakan cuti haid di Indonesia dan India?” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) untuk menganalisa bagaimana kebijakan yang terdapat pada kedua negara. Analisa terbagi kedalam 3 pembahasan yaitu pihak pemberi kebijakan, prasyarat cuti haid, serta lama hari cuti dan tunjangan cuti haid. Hasil analisa menunjukan bahwa kebijakan cuti haid di Indonesia dan India berbeda, dimana pihak pemberi kebijakan di Indonesia adalah negara, sedangkan di India adalah perusahaan. Lalu prasyarat cuti haid di Indonesia lebih rumit dan dipersulit persetujuannya, sedangkan di India prasyarat dibuat dengan sistem yang lebih mudah. Lalu lama hari cuti di Indonesia dan India relatif serupa namun kebijakan di Indonesia mencakup satu negara dan tidak merata sedangkan di India kebijakan cuti haid sangat terbatas. Selain itu, pemberian tunjangan di Indonesia mayoritas merupakan tunjangan pengganti cuti haid sedangkan di India tunjangan termasuk kedalam hak cuti haid. Sehingga dapat disimpulkan pemberi kebijakan sangat berdampak dan berperan penting dalam pemenuhan hak pekerja perempuan sesuai dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi.