Peran pemerintah dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh Star Energy Geothermal (Wayang Windu) limited di Desa Margamukti, Pangalengan, Jawa Barat

Abstract

Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR) terutama yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam. Star Energy Geothermal (Wayang Windu) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi panas bumi yang menerapkan program CSR dan mengalami beberapa hambatan, perusahaan menyampaikan tidak adanya sinergi antara pemerintah dengan Star Energy Geothermal (Wayang Windu) dan masyarakat, sebagai peran facilitating. Hal ini menjadi indikasi kurangnya peran pemerintah. Berdasarkan alur pikir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan analisis peran pemerintah dalam penerapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited di desa Margamukti). Penelitian ini menggunakan teori dari Fox et al, yaitu peran pemerintah terhadap CSR. Peran pemerintah tersebut melihat empat (4) peran yaitu mandating, facilitating, partnering, dan endorsing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan sebagai pelaksana dan penanggung jawab penerapan CSR dari Desa Margamukti dan pihak Tim Community Engagement dari Star Energy Geothermal (Wayang Windu) serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran mandating sudah ada, tidak ada undang-undang secara spesifik tentang CSR dan namun kurangnya sosialisasi ke perusahaan, (2) peran facilitating belum berjalan dengan maksimal, dan kurangnya komunikasi, (3) peran partnering sudah diterapkan dengan baik dengan adanya interaksi antar kedua belah pihak pada program CSR, dan (4) peran endorsing sudah diterapkan dengan memberikan dukungan, pengakuan, dan penghargaan atau plakat untuk perusahaan pada program pelaksanaan CSR-nya. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah pemerintah perlu memfasilitasi peraturan ‘satu pintu’ spesifik terkait pelaksanaan CSR bagi perusahaan, serta meningkatkan peran lain seperti komunikasi dan koordinasi.