Upaya diplomasi publik Korea Selatan terhadap Tiongkok terkait kebijakan pelarangan Hallyu periode 2016 - September 2021

Abstract

Korea Selatan merupakan salah satu negara di dunia yang secara aktif menggunakan kebudayaan sebagai alat soft power negaranya berupa hallyu terdiri dari produk kebudayaan non tradisional seperti musik melalui K-pop, film, serial televisi, acara hiburan, tren mode, dan gaya hidup untuk memenuhi kepentingan negara dan melaksanakan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Pada tahun 2016, Tiongkok menjatuhkan sanksi pelarangan hallyu setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat menyetujui program pengembangan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan membuat hubungan kedua negara menjadi menegang serta menyebabkan hallyu tidak dapat diimpor ke Tiongkok. Untuk melihat bagaimana upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam mengatasi pelarangan hallyu oleh Tiongkok dengan adanya perkembangan hubungan kebijakan pelarangan hallyu , maka dapat dilihat dari upaya diplomasi publik dengan instrumen cultural diplomacy, advocacy, dan international broadcasting yang dilakukan oleh Korea Selatan serta melalui perkembangan hallyu di Tiongkok hingga September 2021 untuk mengetahui kemungkinan kebijakan pelarangan hallyu dapat dihapuskan atau diperketat di masa yang akan datang. Cultural diplomacy melihat langkah Korea Selatan melalui kebijakan luar negeri News Southern Policy (NSP). International broadcasting dengan melihat langkah promosi sejumlah artis SM dan YG Entertainment melalui kerjasama dengan aplikasi Huya Live dan iQIYI asal Tiongkok. Advocacy melalui upaya Korea Selatan dalam melayangkan keluhan di World Trade Organization (WTO) terhadap Tiongkok pada Maret 2017. Perkembangan pelarangan hallyu hingga September 2021 ditemukan sejumlah langkah pemerintah Tiongkok yang justru memperketat pelarangan hallyu.