Abstract:
Tahun 2019 ditandai dengan peningkatan konflik dan demonstrasi yang dipicu
oleh insiden rasisme di depan Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya. Di tengah
ketengangan, aktivisme yang dilakukan Veronica Koman dengan mengekspos
pelanggaran Hak Asasi Manusia selama konflik dan demonstrasi berlangsung
menarik perhatian Indonesia maupun Australia. Publikasi yang dilakukan Koman akan membuat dia ditetapkan sebagai tersangka provokator dan penyebar hoaks oleh otoritas Indonesia. Meskipun pemerintah Australia menunjukan kepatuhan kepatuhan terhadap permintaan Indonesia untuk menyerahkan Veroncia Komand dalam rangka penanganan kasusnya, politik internal Australia bersikeras sebaliknya dan menuntut Australia untuk tidak hanya melindungi aktivis HAM tersebut tetapi juga mengambil peranan yang lebih aktif dalam konflik Papua Barat. Studi kasus ini ditujukan untuk memahami kontradiksi antara komitmen Australa terhadap Indonesia dan tekanan dari sisi domestik yang menuntut lebih banyak keterlibatan Australia melalui aktivisme Veronica Koman terkair pelanggaran HAM di Papua Barat.
