Privatisasi militer sebagai upaya pemenuhan kepentingan Amerika Serikat di Irak

Abstract

Berlatar pada tragedi 9/11, peningkatan kapabilitas keamanan menjadi agenda utama Amerika Serikat kepemimpinan George W. Bush Jr. Aksi ‘War on Terror’ yang berawal di Afghanistan pada akhirnya membuahkan Invasi Irak pada tahun 2003. Konflik bersenjata yang berkepanjangan pun muncul sebagai aksi AS mendapatkan kepentingan nya di Irak. Seiring berjalannya operasi militer, Tidak sedikit hambatan muncul dan memerlukan jalan keluar dalam penyelesaiannya. Penggunaan keamanan swasta pada akhirnya menjadi salah satu pilihan AS sebagai upaya dalam mempertahankan kedudukannya di Irak. “Bagaimana Amerika Serikat menjadikan Private Military Contractors sebagai strategi alternatif dalam mencapai kepentingan nya dalam operasi militer di Irak?” muncul sebagai pertanyaan penelitian. Adapun penelitian ini memusatkan kajian pada latar belakang munculnya hambatan dimana hal tersebut berpengaruh pada penggunaan militer privat. Mendasarkan perspektif pada Teori Realisme, dapat diketahui bahwa pada dasarnya; 1. Privatisasi keamanan mendominasi sebagaimana kegagalan operasi militer terjadi terkait disfungsi administrasi, kebijakan salah arah, dan ketidakpercayaan masyarakat lokal mengingat kekosongan rezim akibat penggulingan Saddam Hussein. 2. Penggunaan jasa militer privat diyakini sebagai jalan keluar sebagaimana muncul kepercayaan hal ini akan menghindari AS dari tuntutan peradilan terkait imunitas yang dimiliki PMC. Lebih daripada itu, jasa PMC dinilai lebih cepat dan tanggap dalam melaksanakan tugas 3. Upaya pemenuhan kepentingan nasional mengutamakan political act terkait political cost dalam mencapai keuntungan masing-masing aktor 4. Tingkat efektivitas dinilai relatif untuk diukur dan tidak dapat dipastikan. Hal tersebut mengingat fakta dilapangan yang menyatakan tujuan penggunaan PMC sebagai penghematan biaya berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa pelanggaran yang dilakukan telah memakan biaya yang banyak pula.