Upaya sekuritisasi politik untuk kemerdekaan Sudan Selatan

Abstract

Sudan merupakan negara yang penduduknya, politiknya, dan hukumnya didominasi oleh Islam. Dominasi Islam mengakibatkan penduduk Kristen yang minoritas menjadi terkekang dan tereksploitasi. Semenjak keberhasilan The National Islamic Front (NIF) menjatuhkan pemerintahan Nimeiri, pemberlakuan hukum Islam semakin ketat dan perampasan hak politik penduduk semakin terlihat. Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A) sebagai organisasi politik yang terbentuk untuk memperjuangkan hak politik dan kemerdekaan penduduk Kristen dengan melakukan segala upaya dari militer sampai ke diplomasi dan tandatangan perjanjian. Upaya militer tidak berujung baik dan memakan banyak korban, akan tetapi upaya yang dilakukan secara diplomatis dengan berdiskusi dan membuat perjanjian menghasilkan CPA yaitu perjanjian perdamaian dan pemulihan hak politik untuk penduduk Kristen. Jenderal Salva Kiir Mayardit berupaya untuk mendapatkan dukungan pihak eksternal, termasuk dukungan Gereja, agar jalannya Comprehensive Peace Agreement (CPA) dan menuju kemerdekaannya lebih terjamin. Peneliti menggunakan teori sekuritisasi copenhagen school untuk menganalisa ancaman penduduk Islam terhadap identitas penduduk Kristen dan upaya yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi untuk menyelesaikannya. Peneliti menemukan bahwa CPA merupakan titik temu yang berhasil meningkatkan status politik dan memerdekakan penduduk Kristen Sudan menjadi Sudan Selatan.