Abstract:
Pembangunan infrastruktur transportasi sektor perkeretaapian yang sejak terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia menarik banyak perhatian dari negara maju. Terbukanya peluang investasi di Indonesia menimbulkan kompetisi antar negara mitra lama, Jepang dan mitra baru, Tiongkok. Masing-masing negara menawarkan proposal untuk proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang memiliki tiga syarat mutlak mengenai pembiayaan, jaminan, dan skema bisnis dari pemerintah Indonesia. Tender akhirnya dimenangkan oleh Tiongkok yang kemudian menimbulkan pertanyaan, “Bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung?”. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan foreign direct investment dan sustainable investment untuk membahas implementasi dari kerja sama antar kedua negara dalam proyek kereta cepat. Selain itu, interaksi antar aktor yang terlibat juga dikaji melalui teori complex interdependence. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasamanya dengan Tiongkok menyelesaikan permasalahan pembiayaan bagi Indonesia namun implementasi pembangunannya menciptakan berbagai masalah baru seperti pembengkakan biaya, pembebasan lahan, kerusakan lingkungan dan munculnya isu sosial yang berkembang di publik terkait keterlibatan Tiongkok dalam proyek.
