Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu populasi yang muncul di negara Peru. Kebijakan
populasi nasional muncul sebagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Peru, Kebijakan
populasi nasional pertama kali muncul di tahun 1980. Kemudian, di tahun 1995 Alberto Fujimori
mencetuskan sebuah program yang bertujuan untuk mengatasi tingkat populasi Peru yang tinggi
pada saat itu. Program tersebut bernama Programa Nacional de Población atau Program Keluarga
Berencana. Rencana Fujimori dalam mengimplementasikan kebijakan populasi nasional mendapat
bantuan dari USAID.
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kasus,
penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian berupa: “Mengapa kontribusi USAID dalam
Program Keluarga Berencana di Peru selama masa pemerintahan Alberto Fujimori dinilai
bermasalah oleh kelompok perempuan penduduk asli Peru yang tinggal di daerah pedesaan?”
Konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah
konsep bantuan luar negeri yang menekankan kepada bagaimana kontribusi USAID
mempengaruhi program keluarga berencana di Peru. Penelitian ini, selanjutnya, menemukan
bahwa program keluarga berencana yang diimplementasikan di Peru dari tahun 1995 hingga tahun
2000 di bawah kepemimpinan Alberto Fujimori terindikasi adanya pelanggaran atas hak asasi
manusia dimana metode sterilisasi yang diterapkan dalam program dilakukan dengan paksaan.
Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Peru berdampak kepada
kontribusi USAID yang dinilai bermasalah oleh kelompok perempuan penduduk asli Peru yang
tinggal di pedesaan.
