Analisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) sektor pendidikan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Di Kecamatan Medan Belawan program ini telah diimplementasikan sejak tahun 2008. Namun, dampak dari PKH belum dirasakan secara optimal oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak PKH terhadap KPM dengan menggunakan teori dampak dari Dolbeare, yang terdiri dari 1) dampak primer yang diharapkan, 2) dampak primer yang tiidak diharapkan, 3) dampak sekunder yang diharapkan, 4) dampak sekunder yang tidak diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi partisipan yang dilakukan peneliti dengan ikut terjun langsung ke lapangan saat pertemuan kelompok bersama pendamping PKH; 2) Wawancara kepada 18 KPM yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Dimana sebanyak 9 KPM di Kelurahan Belawan P. Sicanang, 6 KPM berada di Kelurahan Belawan Bahagia, dan 3 KPM dari Kelurahan Belawan I, serta 3 orang pendamping PKH, dan seorang pegawai di Kantor Camat Medan Belawan; 3) Studi Dokumen yaitu Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan Profil Kecamatan Medan Belawan Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak PKH belum terealisasikan secara optimal dari berbagai aspek dampak. Dampak yang belum terealisasikan dengan baik adalah tujuan pemberian bantuan pendidikan PKH dan jumlah bantuan pendidikan PKH. Kemudian dampak penggunaan bantuan pendidikan PKH yang tidak sesuai dengan tujuan PKH. Selain itu dampak kemandirian KPM mengakses pendidikan dan jumlah bantuan pendidikan PKH belum mencukupi kebutuhan pendidikan anak KPM. Sedangkan dampak lainnya yaitu ketergantungan biaya pendidikan KPM terhadap bantuan pendidikan PKH dan pemberian imbalan yang dilakukan oleh KPM kepada pendamping. Oleh karena itu bantuan pendidikan harus diklasifikasi sesuai dengan pos pengeluaran bantuan pendidikan.