Abstract:
Anak merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak nya, hal ini juga dinyatakan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, pada kenyataan nya masih banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak memihak pada anak seperti kekerasan dan yang paling banyak kasus kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban mengalami berbagai dampak negatif seperti luka secara fisik, psikis, sosial sehingga butuh penanganan yang tepat dan korban mendapatkan apa yang menjadi hak nya.
Tujuan penelitian ini untuk mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis nya terkait tindakan penanganan apa yang dilakukan oleh pihak DP3APM Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan seksual, dampak dan hasil nya terhadap korban (apakah telah memenuhi kebutuhan dan hak korban atau tidak). Peneliti menggunakan teori manajemen kasus dengan Dimensi (assesment), perencanaan, intervensi, dan monitoring, reasesmen dan evaluasi. Hal yang juga ditekankan dalam teori ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas dengan pihak eksternal terkait lainnya.
Metode penelitian yang digunakan kulitatif-deskriptif dengan melakukan wawancara dengan bebagai pihak terkait seperti Kepala Dinas, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak, Tenaga teknis (konselor dan pendamping hukum), bagian umum, pihak lain yang melakukan koordinasi dengan Dinas (Kepolisian, Puskesmas/Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, LSM Sos Children Village). Peneliti juga melakukan observasi langsung.
Berdasarkan hasil penelitian, DP3APM Kota Medan telah melaksanakan penanganan dengan baik, hanya saja belum cukup optimal dan ditemukan beberapa kekurangan, karena adanya keterbatasan yang dimiliki seperti saranprasarana, SDM, anggaran, koordinasi yang belum maksimal serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas.
