Faktor yang mendasari Pemerintah Daerah Kota Cimahi menerapkan aturan merek kolektif yang berbeda dengan standar aturan WIPO : studi kasus merek kolektif di Desa Adat Cireundeu, Kota Cimahi

Abstract

Dalam aturan merek kolektif WIPO yang diadopsi oleh TRIPS, pembentukan merek dilakukan oleh perusahaan atau asosiasi usaha. Sedangkan, tertulis dalam UU No 20/ 2016 Bab VI Pasal 46 (4), pemerintah Indonesia dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan oleh pengembangan usaha. Berangkat dari theory gap tersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian “Apa faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan implementasi aturan yang tidak umum sesuai dengan aturan merek kolektif WIPO?”. Untuk menjawabnya, penulis menggunakan landasan teori dan konsep. Pertama, teori neoliberal institusionalisme yang menempatkan WIPO sebagai rezim internasional yang memberikan aturan-aturan terkait merek dan merek kolektif. Kedua, konsep kedaulatan yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang sepenuhnya berdaulat atas hukum yang berlaku di wilayahnya. Ketiga, incentive-based theory menjelaskan relevansi dan manfaat keberadaan merek kolektif Serba Singkong kepada masyarakat Kampung Adat Cireundeu dari segi ekonomi dan sosial, yang mendorong pemerintah untuk membantu masyarakatnya sebagai fasilitator dan katalisator. Bagi masyarakat yang sering kali mengalami pengucilan sosial karena kepercayaannya, Pemerintah Kota Cimahi hadir untuk melihat modal sosial masyarakat setempat yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Keempat, teori developmentalism menjelaskan posisi Pemkot Cimahi sebagai representasi dari pemerintah Indonesia yang berbeda disebabkan dari kepercayaan bahwa pemerintah berkapasitas untuk membentuk perubahan dalam masyarakat dalam memimpin, menggunakan sumber daya, dan menginstruksikan agenda ekonomi. Di sisi lain, peran ini diseimbangi dengan sistem desentralisasi yang dilengkapi dengan kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan pendekatan bottom-up yang dilakukan pemerintah.