Analisis posisi keuangan perusahaan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak : studi kasus pada PT. K

Abstract

Pajak yang dibayar oleh badan akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak dalam perusahaan terkadang dapat berujung pada penghindaran pajak. Dalam mengatasi penghindaran pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencegah penghindaran pajak. Pada Undang- Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 18 ayat (3), Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali utang sebagai modal untuk menentukan besarnya biaya pinjaman yang dapat diakui saat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan penyertaan modal terselubung dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang. Kemungkinan ini dapat ditentukan melalui perbandingan antara utang dan modal yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sehubungan dengan hal itu, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 169 tahun 2015 mengenai perbandingan utang dan modal perusahaan yang dibatasi sebesar 4:1. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian pada PT K, Jakarta, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa penggalian batubara. Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi deskriptif yaitu metode penelitian di mana penulis mengumpulkan berbagai informasi untuk menguraikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, penulis menganalisis kondisi keuangan PT K dari segi aset, liabilitas, dan ekuitas untuk mengidentifikasi penghindaran pajak. Utang perusahaan pada pihak berelasi yang tanpa bunga serta telah diakumulasi sejak tahun 2005 hingga 2015 dan komposisi liabilitas yang lebih besar dari ekuitasnya menunjukkan adanya penghindaran pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa sesuai PSAK No. 50 dan PMK 169 tahun 2015, utang pada pihak berelasi yang dimiliki PT K memenuhi syarat sebagai ekuitas. Berdasarkan PMK 169 tahun 2015, perbandingan utang dan modal pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam batas yang tidak wajar. Penghindaran pajak yang dilakukan dalam asumsi pada tahun 2014 dan 2015 adalah keengganan pemilik PT K untuk membayar PPh pribadi jika melakukan penyetoran modal dan G Pte. Ltd sebagai pihak berelasi PT K tidak mau dipotong PPh pasal 26 atas bunga yang diterima dari utang yang dimiliki PT K. Agar tidak dikenakan pajak yang lebih tinggi, perusahaan dapat melakukan dua pilihan untuk mengatasi penghindaran pajak. Pilihan pertama adalah mengubah utang pada pihak berelasinya menjadi modal, dan pilihan kedua, G Pte. Ltd membebankan bunga dengan tingkat suku bunga yang wajar atas utang pada pihak berelasi. Perbandingan pilihan yang dapat dilakukan menunjukkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan akan lebih kecil jika memilih pilihan kedua, rasio utang dan modal akan berada di bawah batas yang ditentukan PMK 169 tahun 2015 jika memilih pilihan pertama, dan sanksi pajak yang mungkin dikenakan akan lebih kecil jika memilih pilihan kedua. Akan tetapi, masing-masing pilihan memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, sehingga PT K dapat memutuskan untuk memilih sesuai dengan kemampuannya menanggung risiko yang dihadapi. Kata kunci: pajak, penghindaran pajak, utang pada pihak berelasi, hubungan istimewa, PMK 169 tahun 2015, dan UU No. 36 Tahun 2008.