Abstract:
Penelitian ini diarahkan untuk memahami praktek Agile Government yang dilakukan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu) Jawa Barat dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission). OSS yang diinisiasi oleh pemerintah pusat terindikasi mampu diubah menjadi pelayanan yang lebih responsif, gesit dan tangkas oleh DPMPTSP Jawa Barat. Secara spesifik DPMPTSP Jawa Barat mampu mengadaptasi program OSS secara strategis sehingga kesenjangan prosedur layanan dapat disederhanakan.
Agile Government digunakan dalam penelitian ini sebagai model analisis yang mampu menilai ketangkasan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan berbasis digital. Model ini memiliki empat karakterisitik yaitu responsifitas jangka pendek, adaptasi strategis, fokus kepada hasil, dan pencegahan masalah sebelum masalah timbul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen menjadi metode pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Jawa Barat telah memenuhi karakteristik Agile Government dalam penyelenggaraan OSS. Karakteristik responsifitas jangka pendek telah ditunjukkan DPMPTSP Jawa Barat dengan menjawab kebutuhan publik secara cepat melalui izin usaha dengan sistem OSS. Karakteristik adaptasi strategis juga terpenuhi dengan ketersediaan kewenangan dan inovasi untuk mengoptimalkan OSS. Peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya menjadi bukti bahwa karakteristik fokus kepada hasil telah dimiliki DPMPTSP Jawa Barat. Karakteristik terakhir yaitu antisipasi permasalahan juga telah dilaksanakan DPMPTSP Jawa Barat dengan adanya mekanisme antisipasi permasalahan pada sistem OSS. Berdasarkan hasil analisis diberikan beberapa saran penelitian yaitu diperlukan integrasi sistem OSS dengan inovasi sistem sebelumnya (SIMPATIK), mekanisme koordinasi komunikasi yang terbuka dan cepat kepada pemerintah pusat dan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat.
