Analisis tata kelola sistem pemerintah berbasis elektronik Kota Bandung

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata Kelola aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bandung. Tata kelola yang digunakan ada 3 komponen yaitu tata kelola sumberdaya (resources governance) oleh Yu che-chen, tata kelola privasi dan keamanan (privacy and security governance) oleh Marc Holzer dan Sae Tae Kim dan tata kelola pengembangan kapasitas (capacity building governance) oleh Svenja Falk dan Andrea Rommele serta Xun Wu dan Jingwei He. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian ini untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang aplikasi SPBE. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara kepada seluruh bagian pengelola dan pengguna aplikasi SPBE, observasi peneliti terkait aplikasinya, dan studi dokumen berupa panduan pengelolaan pada masing-masing aplikasi SPBE Kota Bandung. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci mengenai objek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola SPBE di Kota Bandung masih belum optimal. Tidak optimalnya tata kelola dikarenakan oleh tata kelola sumberdaya (resources governance) dan tata kelola pengembangan kapasitas (capacity building governance). Di dalam tata kelola sumberdaya. Di dalam tata kelola sumberdaya yang masih belum optimal terdapat 2 indikator yaitu aksesibilitas informasi dan integrasi sistem aplikasi. Sedangkan tata kelola pengembangan kapasitas terdapat 1 indikator yang belum optimal yaitu transformasi proses. Saran yang diberikan oleh peneliti dalam tata kelola sumberdaya (resources governance) yaitu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyampaikan informasi melalui website agar mudah diakses oleh seluruh pegawai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada tenaga IT dalam mengembangkan pengitegrasian sistem aplikasi sedangkan pada tata kelola pengembangan kapasitas (capacity governance) adalah melakukan transformasi proses aplikasi yaitu adanya pengembangan aplikasi agar lebih gesit dan efisien dalam pengoperasiannya serta adanya dashboard layanan mandiri.