Implementasi peran TRAFFIC dalam mengatasi permasalahan perdagangan ilegal satwa liar di Kenya tahun 2013 - 2018

Abstract

Kenya merupakan salah satu wilayah konservasi terbesar di dunia dan memiliki keberagaman satwa liar langka yang menjadi daya tarik turis dunia. Namun, beberapa oknum telah menyalahgunakan keberagaman satwa liar tersebut untuk diburu dan diperdagangkan secara ilegal. Pemerintah Kenya telah mengupayakan pembentukan hukum untuk melindungi satwa liar yaitu Kenya Wildlife and Management Act Chapter 376 dan pembentukan lembaga khusus untuk menangani kejahatan pada satwa liar seperti Kenya Wildlife Service. Namun, pada tahun 2011 perdagangan ilegal satwa liar meningkat, ditandai dengan adanya perburuan satwa massal di Kenya dengan penurunan satwa liar sebanyak 65%. Karena hal tersebut, TRAFFIC sebagai INGO yang berkecimpung dalam dunia perdagangan satwa liar hadir dan membantu pemerintah Kenya selama 5 tahun melalui program Wildlife- TRAPS pada tahun 2013. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian “Bagaimana implementasi peran TRAFFIC dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang mempengaruhi perekonomian di Kenya?”. Melalui Program Wildlife-TRAPS, TRAFFIC membantu pemerintahan Kenya mengatasi isu perdagangan ilegal satwa liar yang menjadi ancaman bagi Kenya. Untuk menganalisis implementasi peran TRAFFIC, akan digunakan pendekatan Liberalisme Institusional sebagai penekanan akan pentingnya campur tangan aktor selain negara dalam menyelesaikan suatu konflik. Selain itu, konsep ekosentrisme dengan empat pilar green theory juga menjadi argumen penting, dimana adanya peran organisasi internasional non-pemerintah yang melihat adanya ancaman masa depan manusia baik dalam keseimbangan ekosistem khususnya pada kebijakan SDG’s No. 15 yang mempengaruhi perekonomian di Kenya. TRAFFIC telah mengimplementasikan perannya sebagai jaringan pemantau di Kenya yang menghasilkan empat tindakan prioritas yaitu, melakukan identifikasi status biologis satwa liar yang diperdagangkan, menegakkan hukum yang berlaku, meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kerja sama lintas batas sektoral.