Kerjasama Indonesia – FAO dalam menangani kerentanan pangan di Papua tahun 2010 - 2019

Abstract

Penelitian ini memberikan penjelasan dan analisa mengenai apa saja kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan The Food and Agriculture Organization (FAO) dalam upaya pencapaian ketahanan pangan atau pengentasan kerentanan pangan di provinsi Papua dalam periode waktu 2010-2019. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan FAO terbagi atas tiga kategori besar yaitu: 1) Area Peternakan dan Pertanian; 2) Area Kelautan dan Perikanan; dan 3) Area Kehutanan. Dari ketiga kategori besar tersebut, program dan proyek yang memiliki fokus terhadap masyarakat Papua dan upaya pengentasan kerentanan pangan di Papua baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat di Area Peternakan dan Pertanian. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah keingintahuan penulis mengenai proyek dan program apa saja yang dilakukan oleh FAO dalam kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia di wilayah Papua dari periode waktu yang telah ditentukan. Maka itu dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai program dan proyek dari Area Peternakan dan Pertanian dalam periode waktu yang telah ditentukan dan hasilnya terhadap upaya membantu ketahanan pangan dalam kehidupan masyarakat Papua. Dalam menganalisa kerjasama ini, penulis menggunakan teori Neoliberalisme sebagai teori utama dan konsep Ketahanan Pangan sebagai konsep pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 3 program kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan FAO dalam periode waktu 2010-2019. Hasil dari ketiga program tersebut memiliki dampak positif, tetapi belum bisa dikatakan berhasil dalam memenuhi tujuan utamanya dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Papua. Program tersebut juga masih belum dapat mengubah posisi Papua sebagai daerah paling rawan pangan secara signifikan. Tetapi kerjasama tersebut dapat menjadi bukti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara dapat berlangsung baik jika dilandaskan oleh kesamaan visi dan misi serta koordinasi antara pemerintah negara dengan aktor non-negara tersebut.