Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan Indonesia terkait perubahan respon Indonesia atas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Cina di tahun 2016 dan 2019. Sengketa wilayah perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perairan Natuna berujung naiknya tensi di antara kedua negara karena Cina tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Indonesia untuk menangkap ikan. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia agar merespon dengan cepat supaya permasalahan tidak berlarut-larut dan menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Namun, respon yang diberikan Indonesia terhadap Cina tidak konsisten. Ketidak konsistenan tersebut ditandai dengan adanya perbedaan pandangan mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing di tahun 2016 dan 2019. Para aktor yang terlibat saling memberikan pandangannya terkait kebijakan tersebut baik itu menyetujui sebuah gagasan, atau pun menolak gagasan pandangaan dari aktor lainnya. Untuk menjelaskan penelitian ini, menggunakan teori Bureaucratic Politics Graham Allison (1971) serta metode penelitian yang kualitatif. Politik Birokrasi menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh sebuah negara merupakan hasil dari tawar-menawar masing-masing aktor yang terlibat yang memiliki keterkaitan pada kebijakan itu sendiri. Penggunaan teori ini berdasarkan tiga poin utama. Pertama penentuan aktor yang terlibat, lalu kepentingan atau tujuan apa saja yang dimiliki masing-masing aktor, dan terakhir bagaimana aktor ini berinteraksi dan melakukan kegiatan tawar-menawar yang nantinya menghasilkan sebuah kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa pendekatan Indonesia terhadap Cina cenderung melunak dan terkesan tidak adanya koordinasi di antara kementerian dan lembaga yang terlibat sehingga mengakibatkan tidak konsistensinya respon yang diberikan.
