Peran civil society organization dalam gerakan keadilan global : studi kasus Indonesia for global justice terhadap upaya reformasi perjanjian investasi bilateral Indonesia (2014 - 2020)

Abstract

Meningkatnya kerja sama ekonomi antar negara menunjukkan semakin terbukanya jalur investasi maupun modal, salah satunya dengan dibentuknya Perjanjian Investasi Bilateral. Namun, di dalam implementasi perjanjian tersebut terdapat kritik atas kelemahan dari ketentuan yang dapat memberikan celah bagi investor untuk menggugat terutama pada kebijakan pembangunan negara tujuan investasi. Kelemahan pada ketentuan di dalam perjanjian menunjukkan salah satu bentuk masalah ketidakadilan global. Hal ini mendorong banyak negara untuk mereformasi Perjanjian Investasi Bilateral, termasuk di Indonesia. Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mereformasi ketentuan tersebut, terdapat peran Civil Society Organization (CSO) yaitu Indonesia for Global Justice (IGJ) melalui Global Justice Movement (GJM) untuk terlibat di dalamnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana peran IGJ dalam memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui reformasi Perjanjian Investasi Bilateral di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan teknik pengolahan linking data to preposition. Dalam proses analisa tersebut, penelitian ini menggunakan konsep peranan CSO, teori keadilan global dan teori gerakan sosial baru. Namun sebelumnya, teori State, Market, and Civil Society digunakan untuk melihat posisi CSO di dalam interaksi ketiga aktor pada proses pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan IGJ sebagai CSO High-Level Politics Grassroots Mobilization telah menunjukan peran aktif yang dilakukan untuk mengadvokasi dan mengintervensi proses penyusunan kebijakan. Peran advokasi dapat dilihat dari upaya IGJ seperti melalukan riset, diskusi, penandatanganan surat terbuka dan kampanye media sosial dengan Internasional CSO lainnya. Sedangkan peran intervensi dapat dilihat dari adanya persetujuan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaharui Undang-Undang Perjanjian Internasional dan audiensi langsung dengan pemerintah Indonesia dalam proses keputusan penandatanganan perjanjian investasi yang akan dibentuk selanjutnya. Selain itu, peran yang dilakukan IGJ sejalan dengan prinsip dan karakteristik GJM yaitu salah satunya sebagai alternative globalization sehingga tidak menentang sepenuhnya dampak globalisasi namun memberikan solusi alternatif dalam memperjuangkan keadilan global.