Partisipasi masyarakat dalam Program Imunisasi di Desa Mekarrahayu, Kab. Bandung

Abstract

Partisipasi Masyarakat menjadi hal penting dalam terlaksananya pelayanan Kesehatan Imunisasi. Kabupaten Bandung menjadi salah satu kota yang peduli mengenai pentingnya pelayanan imunisasi. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bandung, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melaksanakan program imunisasi agar dapat mencapai tujuan dari program imunisasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputuasn, pelaksanaan, pengambilan manfaat, evaluasi, dan factor-yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Landasan teori yang digunakan guna untuk menjawab penelitian ini adalah dengan menggunakan teori partisipasi yang di kemukakan oleh Cohen & Uphoff. Penelitian ini menggunakan 5 Variabel yang terdiri dari Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Pengambilan Manfaat, Evaluasi, dan Faktor yang mendorong masyarakat dalam berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan bersumber dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, Wawancara di lakukan kepada Kepala Desa, 2 Ketua RT/RW, Kepala Puskesmas, Kepala Program Imunisasi, Bidan Desa, dan 5 Masyarkat. Observasi dilakukan di Sekitar Desa Mekarrahayu, dan di Puskesmas Rahayu. Studi Dokumen yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017, tentang Penyelengaraan Imunisasi. Data Analisa dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Analisa data yang di lakukan, menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan baik, dimana diwujudkan dengan adanya kehardiran masyarakat pada rapat desa. Begitu juga pada pelaksanaan yang diwujudkan dalam bentuk, waktu, tenaga, dan swadaya makan/minum yang di sediakan. Pada pengambilan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berupa fasilitas pelayanan Kesehatan imunisasi, yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Dan pada tahapan evaluasi di wujudkan dengan adanya feedback antar masyarakat dan pemerintah meulaui kritik dan saran pada saat rapat desa.