Crowd work dalam ekonomi kolaboratif Uni Eropa : studi kasus kebijakan perlindungan pekerja

Abstract

Konflik etnis Muslim Rohingya berasal dari sejarah kependudukan di Rakhine sejak kedatangan kolonial Inggris dan pemerintah Myanmar menyatakan penduk Rohingya sebagai 'imigran illegal' dinamika konflik telah terjadi sejak kudeta tahun 1962, hingga pada puncak konflik pada tahun 2017 yang menimbulkan krisis kemanusiaan terbesar. Peristiwa ini memberikan pengaruh kepada politik domestik Indonesia melalui tekanan kelompok Islam yang menuntut untuk melindungi penduduk Muslim Rohingya dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Sebagai organisasi kawasan, ASEAN tidak dapat bertindak tegas kepada Myanmar karena adanya norma non-intervensi yang telah mengatur perilaku negara untuk tidak campur tangan dalam masalah domestik negara lain. Dilain pihak, Indonesia telah berkomitmen untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Berdasarkan fenomena tersebut kebijakan luar negeri Indonesia berada dalam posisi dilematis, antara memenuhi keadaan domestik dan internasional. Tesis ini menggunakan kerangka pemikiran two-level games yang menyatakan bahwa hubungan politik domestik dan politik internasional dengan melihat kondisi keberhasilan (win-sets) melalui strategi diplomasi. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan teknik pengolahan data process tracing. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana tekanan kelompok Islam dan norma non-intervensi ASEAN dalam pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan terhadap konflik etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Hasil penelitian ini adalah kelompok Islam mampu mendorong pemerintah untuk melakukan diplomasi terhadap Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa menyimpang dari norma non-intervensi ASEAN.

Keywords: Rohingya, ASEAN, non-intervensi, kebijakan luar negeri, kelompok Islamrak