Abstract:
Konflik etnis Muslim Rohingya berasal dari sejarah kependudukan di
Rakhine sejak kedatangan kolonial Inggris dan pemerintah Myanmar menyatakan
penduk Rohingya sebagai 'imigran illegal' dinamika konflik telah terjadi sejak
kudeta tahun 1962, hingga pada puncak konflik pada tahun 2017 yang
menimbulkan krisis kemanusiaan terbesar. Peristiwa ini memberikan pengaruh
kepada politik domestik Indonesia melalui tekanan kelompok Islam yang
menuntut untuk melindungi penduduk Muslim Rohingya dan membuka akses
bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Sebagai organisasi kawasan, ASEAN tidak
dapat bertindak tegas kepada Myanmar karena adanya norma non-intervensi yang
telah mengatur perilaku negara untuk tidak campur tangan dalam masalah
domestik negara lain. Dilain pihak, Indonesia telah berkomitmen untuk
mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Berdasarkan fenomena
tersebut kebijakan luar negeri Indonesia berada dalam posisi dilematis, antara
memenuhi keadaan domestik dan internasional. Tesis ini menggunakan kerangka
pemikiran two-level games yang menyatakan bahwa hubungan politik domestik
dan politik internasional dengan melihat kondisi keberhasilan (win-sets) melalui
strategi diplomasi. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan teknik
pengolahan data process tracing. Tujuan penelitian untuk menganalisis
bagaimana tekanan kelompok Islam dan norma non-intervensi ASEAN dalam
pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mengirimkan bantuan
kemanusiaan terhadap konflik etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Hasil
penelitian ini adalah kelompok Islam mampu mendorong pemerintah untuk
melakukan diplomasi terhadap Myanmar untuk membuka akses bantuan
kemanusiaan tanpa menyimpang dari norma non-intervensi ASEAN.
Keywords: Rohingya, ASEAN, non-intervensi, kebijakan luar negeri,
kelompok Islamrak
