Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 : Sistem Perumusan Saknsi Pidana dalam RKUHP

Ulfah, Maria

dc.contributor.author	Ulfah, Maria
dc.date.accessioned	2020-08-15T04:32:00Z
dc.date.available	2020-08-15T04:32:00Z
dc.date.issued	2019
dc.identifier.isbn	9786239186043
dc.identifier.other	maklhsc520
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/11140
dc.description	Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional dan Call for Papers "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia : Analisis Terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP". Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 7 Desember 2019. p. 247-270.	en_US
dc.description.abstract	Sanksi pidana merupakan ujung penting dalam sistem peradilan pidana yang memberikan putusan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak 1 Januari 1918 terdapat dua jenis yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Hingga tahun 2019 ini, banyak kasus pidana telah diselesaikan dengan beragam sanksi pidana tersebut. Dalam perkembangan Rancangan KUHP September 2019 telah diatur pula mengenai beberapa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP. Tulisan ini berfokus mengkaji perumusan sanksi pidana pokok dalam KUHP dan Rancangan KUHP September 2019 tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan agar dapat dianalisis perkembangannya dan dapat diberikan masukan atas perkembangan tersebut.	en_US
dc.language.iso	Indonesia	en_US
dc.publisher	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiah Yogyakarta	en_US
dc.subject	SANKSI PIDANA	en_US
dc.subject	KUHP	en_US
dc.subject	PIDANA POKOK	en_US
dc.subject	RKUHP	en_US
dc.title	Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 : Sistem Perumusan Saknsi Pidana dalam RKUHP	en_US
dc.type	Conference Papers	en_US