Sekuritisasi pada sektor sosial di Hungaria untuk mengurangi kedatangan migran saat krisis migran Eropa (2014-2017)

Abstract

Krisis Migran Eropa yang terjadi pada 2014 menyebabkan banyaknya gelombang orang masuk ke daratan Eropa. Krisis tersebut diakibatkan oleh Konflik Suriah dan berdirinya ISIS di Irak dan Suriah. Sehingga migran yang kebanyakan berasal dari negara Timur Tengah, seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan. Banyaknya migran yang masuk ke Eropa menimbulkan reaksi dari Uni Eropa dan negara anggotanya. Hungaria adalah salah satu negara yang memiliki cara yang berbeda dalam menangani migran. Negara ini cenderung menutup diri dan menolak kedatangan migran. Langkah Hungaria yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani migran merupakan sebuah topik yang menarik untuk dikaji. Untuk melakukan kajian yang komprehensif, penulis menggunakan Teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dkk. Pertanyaan penelitian yang penulis angkat adalah “Bagaimana proses sekuritisasi pada sektor sosial di Hungaria untuk mengurangi kedatangan migran pada saat Krisis Migran Eropa?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dan teknik pencarian data studi pustaka. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, terdapat tiga temuan. Proses sekuritisasi pada sektor sosial di Hungaria meliputi Pertama, migran yang berasal dari Timur Tengah yang berpindah karena konflik merupakan existential threats bagi Hungaria. Karena jumlah yang masuk banyak dan perbedaan budaya antara migran dan masyarakat setempat. Kedua, speech act untuk memberitahu tentang migran sebagai ancaman dilakukan oleh Viktor Orban, sebagai Perdana Menteri Hungaria. Dengan objek referensi masyararakat dan komunitas sosial di Hungaria dan migran sebagai aktor yang memengaruhi dinamika sosial dan politik. Ketiga, emergency responses dan justifikasi yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi migran yaitu; mengontrol dan menguasai diskursus publik terkait migran, membangun pagar kawat berduri dan transit zones di perbatasan dan amendemen beberapa peraturan terkait migran, dan melakukan referendum kuota untuk menolak relokasi migran dari Uni Eropa.