Peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh tahun 2014-2018

Abstract

Tiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warganegaranya, termasuk hak asasi anak-anak. Berbagai perjanjian internasional sudah dibentuk untuk menjamin hak asasi anak, namun nyatanya masih banyak pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya adalah pernikahan anak. Bangladesh merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak yang memprihatinkan, menempati posisi pertama di Asia Selatan dan keempat di dunia. Sebanyak 59% anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum berusia 18 tahun. Sebagai negara, Bangladesh belum mampu menjamin hak asasi anak, sehingga membutuhkan bantuan organisasi internasional UNICEF yang bergerak untuk memperjuangkan hak anak-anak di seluruh dunia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peran intergovermental organization (IGO) sebagai aktor oleh Karns dan Mingst untuk menjawab pertanyaan penelitian "Bagaimana Peran UNICEF dalam Menangani Isu Pernikahan Anak di Bangladesh " Sejak Pemerintah Bangladesh berkomitmen untuk menghentikan pernikahan anak dalam Girl Summit tahun 2014 hingga meluncurkan National Action Plan to End Child Marriage pada tahun 2018, UNICEF telah melaksanakan perannya sebagai aktor di Bangladesh, yaitu mempengaruhi pemerintah Bangladesh dalam mengambil tindakan melalui revisi Child Marriage Restrain Act 2017 dan penyusunan National Action Plan to End Child Marriage, mengkoordinir upaya kelompok kepentingan melalui SAIEVAC Regional Action Plan to End Child Marriage, serta memastikan program-program untuk menghentikan anak berjalan sesuai tujuan melalui 3 program yang diadakan di Bangladesh dan sosial media Instagram.