Latar belakang kebijakan migran negara anggota Uni Eropa yang bersifat restriktif

Abstract

Penelitian ini menganalisis latar belakang dari kebijakan migran negara anggota Uni Eropa yang bersifat restriktif. Dalam analisis, metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dengan kualifikasi causal comparative untuk membandingkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Neoclassical realism dari Gideon Rose dijadikan sebagai kerangka pemikiran penelitian, untuk menjelaskan hubungan dari faktor eksternal dan internal dalam mempengaruhi kebijakan negara anggota terkait migran. Kebijakan negara anggota yang dianalisis terbatas pada Swedia, Jerman, Perancis, Yunani, Italia, Polandia, dan Hungaria. Faktor eksternal mencakup tekanan dari luar negara - yang dalam penelitian ini difokuskan pada himbauan Uni Eropa untuk menjalankan shared responsibility sebagai tanggungjawab negara anggota yang tercantum dalam kebijakan Common European Asylum System, An Open and Secure Europe, dan European Agenda on Migration, serta peningkatan aktivitas koalisi far-right yang beranggotakan pemimpin-pemimpin negara anggota Uni Eropa dan mendukung implementasi kebijakan migran restriktif di Eropa. Faktor internal mencakup preferensi elite, keyakinan ideologis, relative material power, opini publik, dan persepsi ancaman yang dalam penelitian ini difokuskan pada preferensi elite- yang mencakup preferensi pemimpin negara maupun decision makers, dan opini publik - yang mencakup keinginan masyarakat negara yang dianalisis. Preferensi pemimpin dan opini publik difokuskan pada faktor sosio-kultural seperti gangguan demografis, bentrokan masyarakat, dan perbedaan budaya, ekonomi seperti peningkatan pengangguran dan beban finansial bagi negara anggota sebagai host country, dan hukum - seperti peningkatan tindak kriminal yang meningkat bagi negara anggota. Risiko yang harus dihadapi negara anggota dalam penerimaan migran dianggap lebih besar dampaknya daripada implementasi nilai humanitarian, sehingga menimbulkan keengganan negara anggota untuk menerima migran di negaranya. Keengganan negara anggota untuk menerima lebih banyak migran kemudian menghasilkan tindakan alternatif berupa kerjasama dengan negara-negara diluar Eropa seperti Turki, Libya, Niger, dan Maroko untuk memperkecil jumlah migran yang masuk ke Eropa.