Kebijakan Indonesia tenggelamkan kapal pelaku illegal fishing dalam perspektif norma

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia membantah norma internasional yang berlaku mengenai illegal fishing. Indonesia yang meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan menyetujui International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal Unreported, and Unregulated (IPOA-IUU) Fishing diharapkan mengikuti ketentuan yang diatur di dalam kedua perjanjian internasional. Terlepas dari itu, Indonesia membantah norma yang membahas tentang penanganan illegal fishing. Konsep norm contestation dalam kerangka constructivist use of norm digunakan until menganalisis alasan di balik implementasi kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Dalam pembahasan, konsep terbagi ke tiga variabel, yaitu: ambiguitas norma, lack of intersubjective agreement, dan logika kepantasan. Ketiga variabel memberikan alasan dilakukannya pembantahan norma. Ditemukan bahwa faktanya kepentingan Indonesia tidak tersalurkan dalam norma internasional yang berlaku. Dengan dasar itu Indonesia mencari cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing yang menurut Indonesia adalah kejahatan yang mengarah pada transnational organized crime. Selain itu, ditemukan fakta bahwa kebijakan penenggelaman kapal yang popular adalah benar, melanggar norma internasional.