Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dalam mewujudkan masyarakat non-tunai atau cashless society di negaranya. Sebagai negara yang pernah mengalami masa kelam akibat genosida yang terjadi pada tahun 1994, kehadiran Paul Kagame sebagai Presiden Rwanda berhasil mengeluarkan negara ini dari keterpurukan. Melalui berbagai programnya, Paul Kagame berupaya untuk mengubah basis ekonomi Rwanda, dari agrikultur menjadi ilmu pengetahuan atau knowledge economy. Selain itu, Paul Kagame juga ingin menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara yang tergabung kedalam Middle Income Country (MIC) di tahun 2035 dan bahkan High Income Country (HIC) di tahun 2050. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Rwanda mengupayakan cashless society karena dianggap lebih memberikan banyak keuntungan serta mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ekonomi negara.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian, “Bagaimana Pemerintah Rwanda Mengupayakan Cashless Society pada Era Globalisasi Digital Tahun 2015-2018?”, penulis menggunakan teori Stage of Economic Growth menurut Walt Whitman Rostow terkait kesiapan masyarkat dan pemerintah, Information and Communication Technology (ICT) sebagai salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan transaksi digital atau digital transaction, serta fungsi-fungsi media menurut Denis McQuail. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan sebuah cashless society, secara domestik di tahun 2015, Pemerintah Rwanda mengeluarkan kebijakan The New Investment Law of 2015, dan untuk mencapai target di tahun 2024 sebagai negara yang cashless dibentuk Rwanda’s Payment System Strategy: Towards a Cashless Rwanda 2018-2024, serta mendukung salah satu perusahaan media terbesar, The New Times untuk terus memberikan informasi yang membangun masyarakat. Sementara, upaya lain yang melibatkan pihak dari luar negara yang dilakukan yakni meningkatkan layanan Mobile Money (MoMo), membangun kerja sama dengan Andela Contract, membangun Kigali Innovation City (KIC), serta terpilih kembali menjadi Dewan International Telecommunication Union (ITU) di tahun 2018 karena dianggap mengalami pertumbuhan ICT yang sangat baik.
