Upaya United Nations Development Programme (UNDP) dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Abstract

Organisasi internasional United Nations Development Programme (UNDP) adalah salah satu aktor yang mencoba untuk mewujudkan dunia yang menjunjung kesetaraan gender. Membantu negara-negara di dunia dalam mencapai suatu tujuan, Indonesia merupakan salah satu negara mitra UNDP. Untuk mewujudkan kesetaraan gender di dunia, UNDP mencetuskan suatu agenda pembangunan 15 tahun yang dikenal dengan nama Sustainable Development Goals (SDGs) dimana kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ada di dalam agenda global ini lebih tepatnya tujuan nomor 5. Penelitian ini dilakukan karena menurut laporan tahunan UNDP, selama empat tahun belakangan ini, sejak dimulainya SDGs, kesetaraan gender di Indonesia mengalami stagnasi. Dengan menggunakan teori liberalisme institusional, konsep organisasi internasional oleh Clive Archer, dan konsep pengarusutamaan gender, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu penjelasan mengenai bagaimana upaya UNDP dalam meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia melalui program SDGs. Dengan menganalisis tiga program terkait kesetaraan gender yang UNDP terapkan di Indonesia sebagai representasi program lainnya yaitu Strategi Pengarusutamaan Gender (2018-2021), Program Segel Sertifikasi Kesetaraan Gender UNDP, dan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa program-program yang diimplementasikan oleh UNDP di Indonesia sebenarnya sudah cukup efektif dikarenakan kesetaraan gender di Indonesia sudah mulai berkembang dengan baik dilihat dari tercapainya sebagian besar tujuan diimplementasikannya program-program UNDP. Tetapi, karena masih banyaknya tantangan seperti keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30% seperti ditargetkan dalam affirmative action (UU No. 8/ Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum), masih adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, jumlah kekerasan terhadap perempuan yang meningkat setiap tahunnya, regulasi pada Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Indonesia yang sudah cukup kuat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti pola pikir dan keinginan politik terkait PUG yang masih beragam, dan ketersediaan data terpilah yang belum optimal, dan lain-lain. Dengan begitu, dibutuhkan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak untuk keluar dari stagnasi yang ada.