The use of ICTs to enable transparency, accountability, and participation in Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana TIK sebagai panopticon vision yang memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terjadi di Indonesia. Dengan terlaksananya ketiga aspek ini diyakini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengurangi korupsi. Dalam aspek transparansi, penelitian ini memiliki 8 indikator yang dibentuk dari berbagai studi yaitu oleh Bhatmagar, Davies & Fumega, Park & Florida, Grimmelikhuijsen, Keuffer & Mabillard: (1) the availability of laws and regulations, (2) the availability of departmental budget allocations, and government spending, (3) the availability of performance reports, (4) open government processes, (5) identify elected officials and civil servants under investigation for corruption and fraudulent activities, (6) disclose of assets and investments of public officials, (7) provide public procurement using electronic system, and (8) using file formats. Dalam aspek akuntabilitas, 4 indikator diambil dari studi Lee & Kwak dan Davies & Fumega digunakan; (1) the availability of social media account, (2) using mainstream social media for interactive, on-going conversations, storytelling, and communications, (3) the availability of a platform for questions and answers, and (4) the availability of information about a feedback from the public. Terakhir, untuk aspek partisipasi terdapat 3 indikator oleh Lee & Kwak; (1) voting and polling for a decision-making process or a public organization assessment, (2) feedback and ideation platform, and (3) crowdsourcing to report corruption or grievances. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian, peneltian ini memanfaatkan dari penggunaan data sekunder sebagai bentuk sumber data besar. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya awal untuk menggunakan ketersediaan data besar sebagai sumber data yang valid. Hal yang dilakukan untuk memastikan validitas sumber data sekunder, peneliti menggunakan proses triangulasi pemeriksaan latar belakang dan referensi. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada 2 basis sistem TIK; web dan aplikasi pemerintah. Bukti dari temuan penelitian ini bahwa, pertama, ada 35 sistem TIK; 31 website dan 4 aplikasi. Secara total, ada 18 situs web dan 4 aplikasi yang tersedia. Kedua, secara umum, situs web dan aplikasi tersebut memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Perhatian penting lain dari temuan ini adalah bahwa ada 3 situs web yang tidak teridentifikasi dan 10 situs web yang tidak berhasil mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, sebagian besar situs web dan aplikasi ternyata telah berhasil mendukung 3 aspek tersebut. Sementara itu, TIK sebagai panopticon vision juga menghasilkan peluang korupsi baru. Dijelaskan tiga kasus sebagai contoh peluang korupsi baru. Disarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menyediakan 10 situs web yang tidak tersedia tersebut dan yang lebih penting, untuk berhati-hati dan mengetahui mode korupsi baru. Hanya dengan melakukan itu, peran TIK untuk memerangi korupsi dapat lebih diperkuat.