Abstract:
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Peraturan Walikota Bandung No.281 tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Meski PIPPK dibentuk sebagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat indikasi bahwa program ini masih cenderung diarahkan secara terbatas pada pembangunan bidang infrastruktur. Meskipun demikian, tetap diperlukan sebuah langkah penelitian yang memberikan gambaran mengenai kinerja program tersebut.
Performance Based Management Systems merupakan model yang digunakan
dalam penelitian ini dengan melihat 7 variabel yaitu 1)Input; 2)Output; 3)Outcome; 4)Proses; 5)Efisiensi dan 7)Informasi penjelas. Selain berfungsi untuk menilai kinerja, model tersebut relevan untuk menjelaskan proses kerja sebuah program. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara mendalam dengan berbagai informan, observasi serta studi dokumen menjadi teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data interaktif kemudian dilaksanakan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Beberapa temuan dari penelitian ini adalah: 1)Masih terdapat kendala pada
dukungan input PIPPK berupa metode pelaksanaan program dan material yang
digunakan; 2)Terkait output program, ditemukan fakta bahwa berbagai bentuk
pembangunan infrastruktur belum diselenggarakan berbasis kebutuhan masyarakat; 3)Tujuan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum terwujud. Masyarakat justru semakin bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah; 4)Berkaitan dengan variabel proses, PIPPK masih memiliki kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi; 5)Sebagian besar anggaran belum dialokasikan secara efisien dan masih dibelanjakan untuk bentuk pembangunan yang tidak dibutuhkan; 6)Keluhan yang banyak disampaikan oleh kelompok sasaran menandakan bahwa kualitas PIPPK masih rendah; 7)Permasalahan sistem ebudgeting, proses perencanaan yang elitis, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan kelurahan menjadi beberapa hambatan dalam PIPPK. Saran dan rekomendasi peneliti adalah perlu perubahan pada sistem e-budgeting, proses perencanaan yang lebih partisipatif dan evaluasi program berdasarkan kinerja (output dan outcome) dibandingkan realisasi program (serapan anggaran).
