Kajian potensi implementasi skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT

Abstract

Setiap pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur yang handal dan memadai. Namun demikian, upaya untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan seringkali terkendala dengan keterbatasan keuangan pemerintah. Mengandalkan secara eksklusif pada sektor publik (i.e., instansi pemerintah) untuk membiayai kebutuhan infrastruktur akan menyebabkan kesenjangan besar yang terjadi antara kebutuhan dan pemenuhan makin melebar. Masalah ini menjadi lebih mengemuka jika dikaitkan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber alternatif pendanaan selain dari kontribusi sektor publik sangat dibutuhkan, termasuk partisipasi sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS). Terlepas dari fakta telah banyak penelitian dilakukan dalam ranah KPS, hanya sedikit, atau bahkan tidak ada, yang didedikasikan untuk mengkaji potensi sektor publik khususnya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan skema KPS. Tesis ini bertujuan untuk mengisi kekosongan ini dengan menggunakan Nusa Tenggara Timur sebagai studi kasus. Tesis ini mengkaji tingkat kesiapan dan kendala dari perspektif publik terhadap faktor-faktor yang diidentifikasikan, merekomendasikan sektor infrastruktur potensial untuk KPS, dan menentukan model KPS yang dapat digunakan. Berdasarkan indeks kepentingan relatif yang diperoleh dari survei kuesioner kepada responden yang bekerja pada lembaga pemerintah terkait KPS, tesis ini memperlihatkan adanya tingkat kesiapan yang tinggi terutama dalam aspek komitmen dan koordinasi kelembagaan, yang mendukung keberhasilan pelaksanaan KPS. Di sisi lain, ada beberapa kendala untuk imlementasi KPS antara lain kemampuan keuangan daerah terbatas dan kemampuan masyarakat untuk membayar tarif kurang mendukung. Tesis ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur pariwisata, dan infrastruktur air minum, menjadi sektor yang memiliki potensi besar untuk di-KPS-kan. Model-model KPS yang dapat digunakan adalah model Bangun dan serah, Bangun-kelola-serah, Bangun-serah-kelola, dan Renovasi-kelola-serah, dengan skema pengembalian melalui tarif atau pembayaran ketersediaan layanan. Tesis ini mendiskusikan temuan yang diperoleh dan ditutup dengan keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan bahan bagi penelitian selanjutnya.