Kepemilikan dan restitusi benda cagar budaya berdasarkan hukum internasional publik

Abstract

Dari jaman dahulu hingga saat ini, benda cagar budaya merupakan target ekspor ilegal dan pencurian. Dalam rangka untuk menangani permasalahan ini dan melakukan restitusi terhadap benda cagar budaya, perjanjian-perjanjian internasional atas perlindungan terhadap benda cagar budaya dibuat. Aturan-aturan dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk mengerti bagaimana hal-hal mengenai kepemilikan dan restitusi di atur dalam hukum internasional. Namun, perjanjian-perjanjian internasional tersebut juga memiliki beberapa permasalahan dalam penerapannya yang dapat mempersulit proses restitusi. Negara mungkin memiliki klaim bersaing atas kepemilikan dan penguasaan benda cagar budaya yang bisa memiliki hubungan dengan lebih dari satu negara. Tulisan ini mencoba menentukan pihak yang balik berhak atas kepemilikan dan penguasaan benda cagar budaya berdasarkan hukum internasional publik, serta hak atas restitusi dengan melihat pada tiga kasus besar internasional.